A. Pendahuluan
PERGANTIAN KEKUASAAN DI INDONESIA
TAHUN 1800 

Masa penjajahan BelandaA.KardiyatWiharyantoIndonesia dapat dibagi dalam dua periode yaitu periode tahun 1602 sampai 1799, dan periode tahun 1800 sampai 1942. Periode pertama yaitu antara tahun 1602 sampai 1799, Indonesia di bawah persekutuan dagang Belanda. Persekutuan dagang itu dibentuk tahun 1602, dan merupakan hasil penyatuan atau merger beberapa serikat dagang di Belanda. Serikat dagang ini bernama Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC).

Kepada serikat dagang ini, pemerintah Belanda memberikan hak-hak istimewa. Hak istimewa tersebut antara lain hak monopoli perdagangan, hak mencetak uang sendiri, hak mengumumkan perang, dan hak untuk membuat perjanjian dengan penguasa lain. Dengan status seperti sebuah negara ini, VOC memiliki otonomi sendiri untuk bertindak. Untuk mendukung otonomi tersebut, VOC dilengkapi dengan pasukan bersenjata.

Di Indonesia, VOC pertama kali berpusat di Ambon. Gubernur Jenderal pertamanya adalah Pieter Both. Di bawah kepemimpinannya, VOC berhasil menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Namun, itu belum cukup bagi VOC sebab Malaka sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara masih dikuasai Portugis. Oleh karena itu, untuk menyingkirkan Portugis, Pieter Both merasa perlu memindahkan pusat kegiatan VOC dari Ambon ke Jayakarta. Ketika itu Jayakarta dikuasai Banten. Jayakarta dipilih karena Portugis telah mendirikan kantor perdagangannya di sana. Selain itu, letaknya strategis di jalur perdagangan Asia. Setelah mendapat persetujuan dari Pangeran Jayakarta, VOC mendirikan kantor dagangnya di Jayakarta. Mereka juga mendirikan benteng bernama Batavia. Perpindahan pusat VOC ke Jayakarta terjadi pada masa Gubernur Jenderal Jan Pieterzoon Coen.

Kehadiran VOC di Jayakarta tentu membawa akibat persaingan antara VOC dan Portugis. Namun dengan kelicikannya, VOC berhasil mempengaruhi penguasa Banten untuk mencabut hak dagang Portugis
di wilayahnya. Sejak tanggal 31 Mei 1619, VOC memperoleh hak monopoli penuh atas Jayakarta. Sejak saat itu pula nama Jayakarta diganti Batavia.
Dari Batavia, VOC terus memperluas pengaruhnya ke wilayah lain di Indonesia. Dengan kelicikan dan kekuatan militernya, VOC akhirnya menjadi satu-satunya serikat dagang Eropa yang bisa menguasai hampir seluruh wilayah nusantara. Perluasan pengaruh politik VOC umumnya dilakukan dengan perjanjian-perjanjian yang mengikat. Perjanjian ini dicapai setelah ada konflik, yaitu antara VOC dengan penguasa setempat, antarpenguasa (salah satu penguasa kemudian minta bantuan VOC), atau antara VOC dengan serikat dagang Eropa lainnya.
Sejak menguasai perdagangan di Indonesia, sebenarnya VOC terus menerus menghadapi perlawanan dari rakyat. Perlawanan pertama dilakukan oleh Sultan Agung dari Mataram, kemudian Sultan Hasanudin dari Makasar, Sultan Ageng dari Banten, Untung Suropati, Trunojoyo, Raden Mas Said, dan Pangeran Mangkubumi. Akibatnya beban VOC dari waktu ke waktu bertambah berat, sehingga tidak mampu lagi menjalankan pemerintahannya di Indonesia. Akhirnya sekitar tahun 1800 terjadi peralihan kekuasaan dari VOC ke pemerintah Hindia Belanda. Untuk mengetahui sekitar pergantian kekuasaan di Indonesia tahun 1800, maka pada bagian berikut akan dibahas tentang latar belakang terjadinya pergantian kekuasaan, dan kondisi Indonesia setelah terjadi pergantian kekuasaan tahun 1800.

B. Latar Belakang Terjadinya Pergantian Kekuasaan

Seperti diungkapkan di atas bahwa bangsa Belanda datang ke Indonesia untuk berniaga. Mula-mula terdapat beberapa kongsi dagang yang menyediakan kapal-kapal, akan tetapi dalam tahun 1602 telah didirikan suatu Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) yaitu gabungan kongsi-kongsi dagang yang berlayar ke Indonesia atau Kongsi Dagang India Timur.1 Tujuan pokoknya adalah mencari untung yang sebesar-besarnya.
Setelah berjalan lebih dari satu setengah abad, ternyata keuntungan yang diperoleh semakin kecil , kasnya semakin menipis, sedang anggaran belanja VOC semakin besar. Keadaan tersebut tidak semakin bertambah baik tetapi justru semakin merosot. Itulah sebabnya
VOC akhirnya membubarkan diri pada tanggal 31 Desember 1799.2
Adapun sebab-sebab jatuhnya VOC itu adalah:
1. Sistem monopoli VOC dengan akibat-akibat yang merugikan. Tujuan monopoli dagang ini adalah untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin dari perdagangan. Karena VOC merupakan sebuah persekutuan dagang yang terdiri dari para pedagang dan pemegang saham, maka mereka sama sekal tidak memperhatikan kehidupan atau membuat kebaikan terhadap oarng-orang pribumi. Sistem perdagangan seperti itu melemahkan perdagangan dan kekuasaan Belanda di Indonesia. Akibat pemerintah Belanda tidak memperhatikan nasib rakyat jajahan, maka penduduk pribumi menjadi sangat miskin dan bodoh. Mereka tidak mampu membeli barang-barang produksi yang dijual oleh Belanda. Bahkan tidak jarang penduduk pribumi tidak mampu membeli beras dan bahan-bahan makanan lainnya yang akan dijual oleh Belanda. 

Beberapa kebijaksanaan Belanda yang menyebabkan orang-orang Indonesia terus miskin:

a. Membeli murah, menjual mahal.
Belanda selalu membeli hasil bumi orang-orang Indonesia dengan harga murah, sedangkan bahan-bahan makanan, kain dan barang-barang lain dijual mahal kepada penduduk. Hal ini menyebabkan penduduk tanah jajahan terlalu miskin untuk membeli barang-barang kebutuhan pokok itu. Belanda menjalankan sistem pembelian dan penjualan ini dengan tujuan untuk memperoleh barang-barang yang lebih banyak dibanding barang-barang yang dijualnya.

b. Menjaga jumlah barang yang dimonopoli.
Belanda terus berusaha menjaga barang-barang yang dimonopoli supaya harganya tidak merosot. Peraturan itu mereka jalankan agar permintaan pasar dan harga tetap seimbang. Jika permintaannya tinggi, maka pengeluaran dilebihkan dengan syarat harganya tidak jatuh. Biasanya hasil yang berlebihan dikurangi dengan menebang dan memusnahkan pohon-pohon, membakar atau mengubur hasil-hasil yang berlebihan itu supaya harganya tetap tinggi. Misalnya, jika kopi atau lada sangat dibutuhkan di Eropa, maka orang-orang Indonesia akan dipaksa menanam lebih banyak pohon-pohon kopi dan lada. Tanaman-tanaman ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk
berbuah. Tetapi apabila sampai waktu bagi tanaman-tanaman ini berbuah, permintaan terhadapnya mungkin sudah jatuh. Kalau hal itu terjadi dan gudang-gudangnya masih penuh, maka kopi dan lada yang berlebihan itu akan dimusnahkan untuk mempertahankan harganya di Eropa. Sementara itu harga yang dibayar kepada penanam-penaman di Indonesia dikurangkan pula. Orang-orang Belanda itu sendiri pun tidak banyak mendapat faedah dari kebijaksanaan monopolinya itu sebab mereka tidak dapat melakukan monopoli secara optimal. Pedagang-pedagang Arab dan Inggris membanjiri pasar-pasar di Indonesia dengan kain-kain yang jauh lebih murah dari pada kain-kain Belanda. Hal ini menyebabkan harga barang-barang yang dijual Belanda menjadi sangat murah.
Pada pertengahan abad ke-18 barang-barang Belanda dijual dengan lebih mahal di pasarnya sendiri. Jika kekuasaan Inggris semakin kuat di India, maka mereka akan memperluas perdagangannya ke Indonesia pula. Sebelum abad ke-18 berakhir, Belanda terpaksa mengakui bahwa sistem monopolinya telah gagal.3 

c. Kerjapaksa, penyelundupan dan perompakan di laut.
Agar bisa mengontrol secara ketat terhadap hasil yang berlebihan serta memperoleh tenaga yang murah, maka Belanda menganut cara pemerintahan di kerajaan-kerajaan tradisional di Indonesia, yaitu kerja paksa. Kerja paksa yang berlebihan, misalnya tempatnya jauh dan membutuhkan waktu yang lama, menyebabkan para petani tidak mungkin mengerjakan tanahnya sendiri. Sewaktu melakukan kerja paksa itu, para petani itu masih menyediakan makanannya sendiri, namun juga pernah menerima rangsum dari pemerintah Belanda.
Monopoli Belanda itu juga menyebabkan terjadinya penyelundupan dan perompakan di laut. Kedua peristiwa itu sangat merugikan perdagangan Belanda. Keuntungan yang diperoleh dari penyelundupan itu sangat besar dibanding dengan bahaya yang dihadapi. Di sisi lain, angkatan laut Belanda tidak mungkin mengawasi seluruh perbatasan laut dalam waktu yang sama. Ini berarti bahwa angkatan laut Belanda tidak cukup untuk mengawal monopoli Belanda.
Biasanya para penyelundup itu juga bertindak seperti bajak laut yang merompak kapal-kapal Belanda dan merampok kapal-kapal dagang Indonesia. Belanda kewalahan menghadapi masalah ini karena angkatan laut Belanda sangat terbatas.

d. Menjaga monopoli terhadap tanaman-tanaman.

Di samping menjaga stok barang, Belanda juga menjaga tanaman-tanaman agar hasilnya tidak melebihi permintaan pasar, terutama tanaman rempah-rempah di Maluku, gula dari Jawa dan lada dari Aceh. Untuk menjaga tanaman rempah-rempah di Maluku, Belanda melakukan pelayaran Hongi yaitu pelayaran bersenjata untuk memusnahkan tanaman-tanaman rempah-rempah yang dianggap melanggar aturan.
Di samping biaya pengawasan juga mahal dan menimbulkan dendam dari penduduk yang dirusak tanamannya, di sisi lain Perancis dan Inggris menggalakkan penanaman pohon-pohon tersebut di tanah jajahan mereka. Tidak lama kemudian Sri Lanka dan di India sudah menghasilkan kayu manis dan bunga cengkih untuk orang-orang Inggris. Sedangkan tempat pengumpulan rempah-rempah Inggris di Bangkahulu dapat memperoleh rempah-rempah dari pedagang-pedagang setempat. Dengan demikian VOC sekali lagi mengalami kerugian.4

2. Cara kerja yang tidak efektif dan efisien.
Pada mulanya VOC itu dimaksudkan sebagai badan perdagangan semata-mata. Ada bukti yang menunjukkan bahwa ketika VOC betul-betul menjalankan usaha perdagangan, VOC mendapat keuntungan yang secukupnya. Tetapi setelah VOC itu berubah menjadi badan pemerintah, maka anggaran pemerintahan atas seluruh wilayah kekuasaannya melebihi keuntungan yang diperoleh. Oleh karena susunannya tidak baik, maka timbullah beberapa keburukan yang menyebabkan kerugian yang besar. Pegawai-pegawainya diangkat berdasarkan keinginan para pejabat VOC sehingga tidak berdasarkan profesinya.
Pegawai-pegawai yang tidak the raight man on the raight place tersebut hanya diberi gaji kecil dan diberi kesempatan untuk memperoleh tambahan gaji secara tidak resmi. Akibatnya terjadilah perdagangan pribadi dari pegawai yang paling rendah sampai Gubernur Jenderal.
Sementara pegawai-pegawai dan pejabat-pejabat VOC memperoleh banyak penghasilan, namun tidak seperti halnya dengan rakyat jajahan. Bagi pejabat VOC yang penting adalah bisa bersahabat dengan raja-raja setempat supaya memperoleh monopoli perdagangan.
Itulah sebabnya perlawanan rakyat Indonesia tidak henti-hentinya sambung-menyambung mulai dari perlawanan Sultan Agung, Sultan Hasanudin, Trunajaya, Sultan Ageng, Untung Surapati Raden Mas Said, dan Pangeran Mangkubumi.
Dengan adanya perlawanan dan penaklukan daerah-daerah baru menyebabkan kas VOC semakin berkurang. Namun gaji yang rendah juga mendorong terjadinya korupsi besar-besaran sehingga keuntungan VOC semakin habis. Jadi, para pegawai VOC semakin memperkaya diri sementara keuntungan VOC hanya cukup untuk mempertahankan kongsi dagang tersebut.

Ada beberapa cara bagi para pegawai VOC untuk memperkaya diri, yaitu:
a. Karena jabatan-jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi dapat dibeli, maka pegawai-pegawai VOC itu dapat memegang dua jabatan atau lebih supaya gajinya lebih besar.
b. Pegawai-pegawai VOC menjual barang-barang kepada VOC dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga yang dibayar kepada orang Indonesia.
c. Mereka mencuri barang-barang dari gudang-gudang VOC dan membagi-bagikan barang-barang yang akan dikirim itu kepada sesama pegawai VOC.
d. Sewaktu akan mengirim barang, timbangan-timbangan dilakukan secara tidak betul sehingga terjadi sisa barang yang kemudian dijadikan milik pribadi.
e. Para pegawai itu berdagang barang-barang seperti beras dan candu yang telah ditetapkan oleh VOC sebagai barang-barang dagangan monopoli VOC.
f. Mereka memungut sumbangan dari orang-orang Indonesia.
g. Mereka menerima tips untuk pertolongan yang mereka berikan, walaupun sebenarnya itu tugas mereka.
h. Mereka mempergunakan kemudahan-kemudahan VOC untuk menjalankan perdagangan pribadi.
i. VOC mendapat bagian dari sisa-sisa yang telah dikorupsi oleh para pegawai. Pegawai-pegawai itu bersekongkol dengan orang-orang Indonesia untuk mengelabui VOC.
3. Saingan Perdagangan
Mula-mula Belanda menghadapi persaingan Portugis dan Inggris. Perdagangan Portugis akhirnya dapat dilumpuhkan, sehingga tinggal berbentuk perdagangan perorangan dan tidak membahayakan lagi. Sedangkan Inggris yang pada awalnya dapat didesak, namun karena menguasai jalur perdagangan Selat Malaka, maka akhirnya justru menjadi pesaing Belanda yang utama dari Eropa.
Pedagang-pedagang Inggris dan pedagang-pedagang Asia dapat masuk ke kawasan-kawasan perdagangan VOC. Mereka menawarkan harga-harga barang yang lebih murah, sehingga membahayakan perdagangan Belanda. Karena itu Belanda berusaha keras agar Inggris tidak memiliki wilayah perdagangan di Indonesia, akibatnya baru tahun 1795 Inggris memperoleh kedudukan di pulau Penang.Di samping Inggris, orang-orang Bugis dengan pusat perdagangannya di Riau juga menjadi saingan yang hebat terhadap perdagangan Belanda. Perselisihan-perselisihan politik yang disebabkan oleh keikutsertaaan Belanda di pihak Perancis dalam Perang Kemerdekaan Amerika (1774-1783), mengakibatkan semakin terancamannya kedudukan Belanda di Indonesia oleh Inggris. Pertempuran-pertempuran laut antara gabungan Inggris-Belanda melawan Perancis dalam tahun 1780-1784 semakin memperberat beban keuangan yang ditanggung Belanda.

4. Kemerosotan Perdagangan VOC
Kemerosotan ini tentu saja disebabkan oleh persaingan dari pedagang-perdagang lain dan juga sebagai akibat dari keburukan sistem monopoli VOC. Clive Day berpendapat bahwa saingan perdagangan merupakan sebab utama kemerosotan perdagangan VOC dalam abad ke-18.5
Adapun sebab lain yang menyebabkan kemerosotan perdagangan VOC itu adalah sistem monopoli. Perdagangan VOC mulai merosot dengan hebatnya pada permulaan abad ke-18, yaitu sewaktu Belanda memperoleh kekuasaan yang semakin luas di Indonesia sehingga mengubah dirinya dari dagang ke politik. Apabila VOC tetap pada tujuan aslinya yaitu dagang (membeli dan menjual di pasar-pasar terbuka), maka uangnya tidak habis untuk membiayai pemerintahan dan peperangan.
Pada pertengahan abad ke-18, Belanda di Jawa hampir-hampir
sudah gulung tikar, karena kehabisan kas. Untuk menghadapi bahaya kebangkrutan itu, Belanda meningkatkan usaha pengangkutan dan menggalakkan simpanan untuk meningkatkan modal agar mampu membiayai perdagangan internasional. Dengan demikian uang mulai terkumpul kembali.
Sistem pengangkutan dan simpanan ini didasarkan kepada kenyataan bahwa Belanda ialah tuan bagi orang-orang Indonesia dan mereka memerlukan tanaman-tanaman tertentu untuk dijual di pasar-pasar lain. Dengan demikian rakyat dipaksa menjual hasil yang tertentu tiap-tiap tahun kepada Belanda. Hasil-hasil itu dibayar dengan harga yang rendah dan yang ditentukan oleh VOC.
Rakyat Indonesia juga terpaksa membiarkan sebagian dari tanaman mereka tiap-tiap tahun sebagai upeti. Penyerahan paksa yang mereka namakan simpanan itu ditentukan besarnya. Sistem ini sangat menguntungkan VOC, tetapi mengundang kebencian rakyat.
Sementara itu barang-barang impor yang dimasukkan Belanda ke Indonesia, seperti kain, yang diharapkan akan terjual, ternyata rakyat tidak mampu membelinya lantaran daya beli yang sangat lemah. Akibatnya, perdagangan Belanda semakin kecil sementara kekuasaan politik mereka semakin bertambah besar.
5. Besarnya biaya untuk menghadapi perlawanan-perlawanan rakyat. Pada waktu keuntungan semakin berkurang dan biaya
pemerintahan semakin bertambah, VOC harus menghadapi perlawanan-perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia. Kondisi keuangan Belanda yang paling rendah terjadi pada pertengahan abad ke-18. Oleh karena itu perlawanan Bugis di Riau tahun 1783-1784 hampir dapat mengusir Belanda dari kota Malaka. Kota Malaka dapat diselamatkan oleh pasukan van Braam yang tiba tepat pada waktunya.
Peperangan dengan Mataram, Banten, Makasar, bahkan juga campur tangan Belanda dalam perang perebutan tahta di Mataram sampai tiga kali, terutama perang melawan Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi, menelan banyak biaya. Beban keuangan itu semakin diperparah apabila perlawanan tersebut muncul bersamaan, seperti perang perebutan tahta di Jawa dan di Banten.
6. Pembagian keuntungan yang mengecewakan terhadap pemegang saham
Dalam membagikan keuntungan kepada para pemegang saham
dalam kongsi dagang Belanda itu berlangsung secara tidak transparan.
Hal ini terpaksa dilakukan oleh VOC karena kongsi dagang itu berusaha untuk menyehatkan kembali keuangannya sehingga dapat melepaskan diri dari kebangkrutan.
Dalam pembagian keuntungan itu, kadang-kadang VOC memberikan keuntungan 50% dari modalnya pada saat kongsi itu tidak mendapat untung. Kebijakan itu menyebabkan para pemegang saham menyangka bahwa VOC adalah kongsi dagang yang menguntungkan bagi penanam modal.
Sewaktu perdagangan VOC mendapat sedikit keuntungan, para pemegang saham itu justru tidak diberi apa-apa. Akibatnya ketidaktransparanan itu mengundang penafsiran bahwa VOC menipu para pemegang saham. Ternyata dengan memberikan keuntungan yang besar pada saat VOC merugi dan akibatnya hutang VOC semakin besar.
7. Perang Inggris-Belanda dan Perancis 1780-1784
Permusuhan Inggris-Belanda dan Perancis dalam tahun 1780-1784 ternyata merupakan pukulan yang terakhir terhadap keuangan VOC. Perdagangan Belanda terhenti di semua kawasan akibat pengepungan Angkatan Laut Inggris yang sangat kuat, bahkan VOC terblokade. Sebagai akibat pula, maka dana yang dikeluarkan untuk menghadapi Inggris itu terlampau besar untuk ditanggung oleh kongsi dagang yang sedang pailit itu.
Menurut Harrison, VOC tidak pernah pulih dari penderitaan perang tahun 1780-1784 itu. Dalam peperangan ini, pengiriman barang-barang dengan kapal-kapal pedagang Belanda tidak dapat lagi dilakukan karena hancurnya angkatan laut Belanda dalam pertempuran di Dogger Bank pada tahun 1781.6
Sebab-sebab merosotnya dan jatuhnya VOC mengambil waktu yang lama. Benih kemerosotan itu mengambil waktu 100 tahun untuk akhirnya meruntuhkan kekuasaan imperium perdagangan Belanda. Kritikan-kritikan yang hebat terhadap pelaksanaan monopoli itu baru mulai timbul dalam tahun 1774. Tetapi oleh karena tidak ada jalan lain lagi untuk memperoleh penghasilan yang tetap, maka sistem monopoli itu terus dilanjutkan.
Bertolak dari sistem yang dijalankan itu, maka para pakar berpendapat bahwa Belanda dengan VOC-nya bukan penjajah yang kejam tetapi loba dan tamak. Keruntuhan VOC terus berproses akibat buruknya pemerintahan dan perdagangan VOC akibat saingan dari
lawan-lawannya. Namun menurut J.F. Cady, sebab utama keruntuhan VOC itu adalah kemerosotan atau penurunan taraf kerja pegawai-pegawainya.7
Sementara itu pakar sejarah Asia Tenggara yang lain banyak yang berpendapat bahwa sebab-sebab jatuhnya VOC yang utama karena VOC gagal memperoleh keuntungan yang cukup untuk membiayai perluasan wilayah. Hal ini bisa kita runut dari pendapat Harrison yang menyatakan bahwa keuntungan yang diperoleh tidak pernah melebihi biaya yang dikeluarkan. 8
Beberapa sebab yang menyebabkan kongsi dagang Belanda itu mengalami kebangkrutan memang saling kait-mengkait. Jika dicoba untuk dicari sebab utama kejatuhan VOC itu, maka banyak persoalan baru yang muncul, ibarat menjawab pertanyaan: mana yang lebih dulu ada, telur atau ayam?
Jatuhnya VOC itu juga menyebabkan penderitaan bagi para penanam tanaman ekspor di Indonesia. Sebab dengan jatuhnya VOC itu maka berubah pula sistem politik dan ekonomi di Indonesia. Para penghasil tanaman ekspor harus mengikuti perubahan-perubahan harga yang cenderung merosot. Keadaan ini menimbulkan kemerosotan ekonomi yang hebat di kemudian hari.
Sesungguhnya pada pertengahan abad ke-18 Gubernur Jenderal Gustaaf van Imholf melakukan usaha-usaha untuk mencegah kemerosotan ekonomi itu. Ia mengusulkan agar perdagangan dalam negeri dan perdagangan Asia dibuka untuk pedagang-pedagang perorangan dengan Batavia sebagai pusatnya. VOC itu bisa mendapatkan uang dengan memungut cukai terhadap kapal dagang dan barang-barang yang dibawa ke situ. Di samping itu, pada tahun 1745 didirikan Persatuan Candu guna mencegah penyelundupan candu, kemudian juga dilakukan perluasan perladangan di kawasan tanah tinggi Betawi guna menolong peladang sekaligus menambah masukan bagi VOC.
Dalam perkembangannya, rencana van Imholf tersebut gagal karena meletusnya perlawanan Mangkubumi dan Raden Mas Said (1749-1757), serta Perang Banten. Setelah perang selesai, tahun 1757 Belanda melanjutkan usahanya lagi, yaitu dengan membina hubungan yang baik dengan raja-raja agar bisa kerjasama dengan mereka. Penanaman kopi dan tebu digalakkan, kemudahan-kemudahan pengangkutan dimajukan, dan pegawai-pegawai VOC dinaikkan gajinya. Tetapi hutangnya bertambah karena VOC membayar keuntungan yang tinggi sedangkan kongsi itu tidak mampu berbuat begitu, sementara beberapa peperangan dengan raja-raja semakin menguras keuangannya.
Peperangan-peperangan Napoleon di Eropa mengakibatkan perubahan pemerintahan di Nederland. Pada saat itu ternyata VOC sudah tidak dapat lagi melunasi hutangnya dan sedang porak-poranda pula. Hutangnya berjumlah 134 juta gulden. Akibatnya pada tanggal 31 Desember 1799 VOC pun dibubarkan. Kekuasaan terhadap semua tanah jajahannya diambilalih oleh Kerajaan Belanda.
Setelah VOC bubar, Indonesia diserahkan kepada pemerintah Belanda ( Republik Bataaf). Pegawai-pegawai VOC menjadi pegawai pemerintah kolonial Belanda tersebut. Hutang VOC juga menjadi tanggungan pemerintah Belanda. Dengan demikian sejak 1 Januari 1800 Indonesia dijajah langsung oleh negeri Belanda. Sejak saat itu Indonesia disebut Hindia Belanda.

C. Indonesia Setelah Pergantian Kekuasaan
Setelah Indonesia menjadi Hindia Belanda, maka pemerintah Belanda mengangkat seorang Gubernur Jenderal di Hindia Belanda, yaitu van Overstraten. Ia berhasil menangkis serangan Inggris yang dipimpin Admiral Ball. Hal ini berkat bantuan raja-raja Jawa. Namun ancaman Inggris semakin meningkat.
Kalau kepentingan-kepentingan Belanda pada masa VOC terbatas pada kepentingan perdagangan, maka dalam periode ini Belanda mulai mengutamakan kepentingan politik. Belanda merebut supremasi perdagangan dari orang-orang Portugis, teristimewa perdagangan monopoli rempah-rempah. Kepentingan agama dan ekonomi membawa orang-orang Portugis ke dunia Timur, tetapi tidak lama kemudian kepentingan perdagangan menjadi lebih utama daripada kepentingan agama, dan dengan kedatangan orang-orang Belanda perdagangan itu menjadi tujuan yang utama.
Keinginan akan monopoli mendorong VOC melakukan penaklukan-penaklukan untuk merebut perdagangan rempah-rempah. Tujuan utama mengkonsentrasi perdagangan rempah-rempah itu lambat laun bergeser menjadi mengembangkan perkebunan-perkebunan besar yang hasilnya sangat laku di pasaran Eropa, seperti kopi, teh, gula, lada dan lain-lain.
Sistem eksploitasi dan monopoli tetap dipertahankan sewaktu
pemerintah Belanda mengambil alih administrasi VOC. Sampai pertengahan abad ke-19 pemerintah kolonial Belanda memang masih menganggap perdagangan sebagai kepentingan fundamental, sedangkan kepentingan politik dan militer dianggap kurang esensial.

Dalam kaitan dengan permasalahan tersebut ada dua soal yang perlu diterangkan. Pertama, dalam periode sebelum tahun 1850 ekspansi Belanda dapat disamakan dengan kolonialisme dalam arti marxistis, karena ada akumulasi modal dan kelebihan produksi di Negeri Belanda. Kedua, politik kolonial Belanda sesudah tahun 1850 harus diterangkan tidak hanya dari segi motif ekonomis saja, tetapi sifat dan sebab-sebabnya harus juga dipelajari dari segi perluasan militer, perluasan pegawai, perluasan politik dan agama, masing-masing sebagai faktor penentu atau faktor pembantu.
Motif-motif ekonomis memang menguasai politik kolonial Belanda, tetapi ini tidak berarti bahwa faktor-faktor lainnya boleh diabaikan. Bahkan sebaliknya, beberapa faktor menunjukkan bahwa sejarah imperialisme Belanda adalah manifestasi-manifestasi dari idealisme politik dan agama.
Mereka yang berusaha menerangkan imperialisme Belanda biasanya terperosok ke dalam kategori kaum diterminis ekonomis yang berpendapat, bahwa kapitalisme adalah satu-satunya manifestasi yang terorganisasi dari rezim kapitalis. Tidak dapat disangkal, bahwa memang ada hubungan fungsional antara kekuatan ekonomis dan politis, dan jelas bahwa perubahan-perubahan dan orientasi-orientasi baru pada politik kolonial Belanda itu sesuai dengan terjadinya tingkatan-tingkatan baru pada perkembangan ekonomi di Negeri Belanda. Tetapi tidak boleh diabaikan, bahwa negarawan-negarawan Belanda yang memegang pimpinan pandangan mereka tidak selalu ditujukan kepada kepentingan-kepentingan ekonomis. Mereka itu merupakan suatu mata rantai antara pelaksanaan yang senyatanya dari suatu politik yang sudah tertentu, dan kecenderungan-kecenderungan politik, ekonomi, dan sosial yang umum pada dewasa itu.

Dalam mendeskripsi pemerintah kolonial Belanda antara tahun 1800-1830, maka ada empat macam bidang garap yang dilakukannya. Kecuali faktor ekonomi, fator-faktor lainnya adalah faktor politik, agama dan sosial. Dengan singkat dapat dikatakan, bahwa liberalisme, humanisme, kristianisme ikut serta dalam membentuk politik kolonial
Belanda saat itu. Sudah cukup jelas sebab-sebab yang kompleks dari imperialisme Belanda, sehingga pendekatan multidimensional sangat diperlukan dalam studi kita tentang imperialisme Belanda tersebut.10
Sifat-sifat pokok dari politik kolonial Belanda dapat dicari dengan jalan mempergunakan ukuran analisis lain dan dengan jalan memperbandingkan dengan imperialisme negara-negara Eropa lainnya. Belanda membutuhkan hasil-hasil daerah tropis dan mendapatkannya harus secara pemungutan upeti, karena pada bagian pertama dari abad ke-19 mereka tidak mempunyai barang-barang untuk diperjualbelikan. Sebaliknya orang-orang Inggris, mereka ingin menjual kain-kain tenun. Kain-kain ini sebagai hasil dari Revolusi Industri, di Asia dapat diperjualbelikannya dengan harga yang lebih murah daripada kain tenun buatan penduduk pribumi.

Perbedaan fungsi tanah-tanah jajahan itu berakar pada perbedaan kondisi-kondisi ekonomis dari negeri-negeri induknya. Bagi Inggris, dengan industrinya yang sudah maju, perdagangan lebih menguntungkan dari pemungutan upeti, dan tanah-tanah jajahan dianggap sebagai pasar yang menguntungkan.

Belanda, setelah didominasi oleh Perancis selama dua puluh tahun, tidak mempunyai industri dan modal. Tanah jajahannya dianggap sebagai penghasil barang-barang ekspor yang dibutuhkan untuk perdagangannya. Pada penghabisan abad ke-19 politik ini diganti dengan politik kesejahteraan, karena kepenttingan-kepentingan perdagangan ingin menciptakan suatu pasar di tanah jajahan dengan daya beli yang cukup besar.
Bertolak dari pembahasan tersebut di atas, jelaslah bahwa kepentingan-kepentingan di Indonesia sebagai tanah jajahan tergantung pada negeri induk, tidak menjadi soal politik kolonial apakah yang berlaku. Hanya mengenai caranya mencapai tujuan ada perbedaan antara ide dan politik Belanda, bahwa daerah-daerah taklukan harus memberi keuntungan material bagi Belanda, keuntungan yang memang menjadi tujuan penaklukannya.

Pendapat umum tentang tanah jajahan memang membenarkan, bahwa negeri induk itu mempunyai hak moral untuk menikmati segala keuntungan sebagai upah memerintah tanah jajahannya. Orang beranggapan bahwa surplus yang besar bagi perbendaharaan negeri induk adalah sesuai dengan kepentingan yang pokok dan permanen dari tanah-tanah jajahan.Ideologi-ideologi politik yang besar di Eropa pada abad ke-19
sangat berpengaruh pada imperilaisme dan politik kolonial Belanda. Liberalisme mulai berkembang di negeri Belanda pada periode sesudah Napoleon dan berhasil mengubah struktur politik pada kira-kira pertengahan abad itu.
Dalam masa empat puluh tahun berikutnya lahirlah olitik kolonial yang lazim disebut politik kolonial liberal. Menjelang berakhirnya abad itu, sosialisme tumbuh sebagai kekuatan baru dalam politik Belanda dan segera tampil sebagai pendekar antikolonialisme.
Di dalam menyerang imperilisme, kritik mereka berbeda sekali dengan kritik kaum liberal. Pada pokoknya kaum sosialis mengutuk semua politik imperialisme sebagai alat kapitalisme, sedang kritik-kritik kaum liberal hanya mengenai detail-detail dari politik kolonial.
Posisi Negeri Belanda di dalam percaturan politik internasional mempunyai arti penting. Dapat dikatakan, bahwa karena perlindungan Inggrislah Belanda dapat mempertahankan posisinya di tanah seberang. Hal ini membawa akibat, Inggris dengan leluasa dapat mendesakkan sistem perdagangan bebas dan politik pintu terbuka untuk berdagang dan membuka perusahaan-perusahaan di Indonesia.
Akhirnya, issue ekspansi kolonial pada semua kekuasaan kolonial sebenarnya adalah soal dari partai-partai politik dan taktik-taktik parlementer. Kerap kali persoalan kolonial itu bertautan dengan persoalan-persoalan lain. Sudah jelas bahwa pada abad ke-19 di Negeri Belanda opini umum dianggap sebagai hal yang benar. Ketidaktahuan rakyat tentang tanah-tanah jajahan bukanlah hal yang aneh dan orang tidak boleh berharap bahwa mereka akan menaruh perhatian kepada negeri-negeri asing yang ada di luar pengetahuannya.
Menyimak proses pemerintah kolonial Belanda di Indonesia awal abad ke-19, terbukti bahwa golongan idealis dan segolongan rakyat yang mempunyai kepentingan di tanah-tanah jajahan sangat berperan dalam pemerintahan. Kedua golongan itu mempunyai pengaruh politik, oleh karena ikut menentukan dalam membentuk sebagian besar politik kolonial.

D. Penutup
Berdasarkan uraian di atas, maka tampaklah bahwa latar belakang terjadinya pergantian kekuasaan karena VOC bangkrut. Karena itu pada tahun 1800 di Indonesia telah terjadi pergantian kekuasaan dari tangan VOC ke tangan pemerintah Belanda. Mulai tahun 1800 itu pula Indonesia dikuasai langsung oleh Pemerintah Belanda, sehingga Indonesia dikenal sebagai Hindia Belanda. Sejak itu kekayaan atau bahkan hutang-hutang VOC diambil alih oleh Pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda melanjutkan politik tradisional VOC dengan tujuan memperoleh penghasilan sebagai upeti dan laba perdagangan, semuanya demi keuntungan Negeri Belanda, dengan cara politik dan administrasi VOC dijalankan suatu sistem pemerintahan tidak langsung, pembesar-pembesar pribumi tetap mengurusi perkara-perkara pribumi dan agen-agen Belanda dikuasakan mengawasi tanaman wajib yang hasilnya untuk pasaran Eropa. Dengan sendirinya penyelewengan-penyelewengan yang terdapat pada sistem ini tidak dapat dihindari, misalnya, permintaan pegawai-pegawai Belanda yang melampaui batas atau pemerasan dari pembesar-pembesar pribumi. Sejak semula politik kolonial konservatif ini sudah mendapat kritikan pedas dari golongan liberal, yang menganjurkan suatu sistem pemerintahan secara langsung berdasarkan prinsip liberal dan perdagangan serta inisiatif swasta. Politik kolonial liberal yang digelar sejak 1 Januari 1800 dijalankan oleh Gubernur Jenderal van Straten dan Gubernur Jenderal Daendels. Sedangkan sistem liberal baru mendapat kesempatan untuk pertama kalinya pada zaman Raffles (Inggris) yang hanya berlangsung selama 5 tahun (1811-1816), sebab setelah itu Indonesia dikuasai kembali oleh Belanda.

Daftar Pustaka
Cady, J.F., South East Asia a History Development, New York, Mc Graw Hill, 1964.
Day, Clive, The Dutchin Java, Kualalumpur, Oxford University Press, 1966
Harrison, Brian, South East Asia a Short History, New York, Macmillan, 1954. Khoo, Gilbert, Sejarah Asia Tenggara Sejak 1500, Kualalumpur, penerbit Fajar Bakti, SDN BHD, 1976 Prajudi Atmosudirdjo, Sejarah Ekonomi Indonesia dari Segi Sosiologis Sampai akhir Abad XIX, Jakarta, Pradnya Paramita, 1984. Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme, Jilid 2, Jakarta, PT Gramedia, 1980.

Terilhami dari tulisan Jarar Siahaan di BatakNews yang berjudul “Pantaskah Soeharto
Diampuni”, dan dari peringatan 9 tahun turunnya Rezim Soeharto, aku coba menuangkan apa yang aku
ketahui lalu simpulkan berdasarkan fakta dari kejadian yang terjadi 42 tahun silam di Jakarta, tepatnya tentang
peristiwa pemberontakan G 30 S/PKI. Mudah-mudahan apa yang aku tulis ini dapat menambah wawasan dan
pengetahuan kita mengenai kejadian yang sebenarnya. Perlu aku tegaskan sekali lagi ini adalah versiku, tanpa
mengurangi rasa hormat terhadap versi lain yang lebih benar.
Ada seorang ahli sejarah yang sempat meneliti tentang kejadian yang menimpa bangsa kita di tahun 1965,
mengatakan bahwa di tahun 1965, di Indonesia hanya ada satu Jendral dan dia adalah Mayjen TNI Soeharto.
Menurutku ahli sejarah itu juga termakan image yang sengaja dibuat Soeharto bahwa dia adalah orang yang
paling berjasa atas dibubarkannya Partai yang kini dianggap sebagai partai terlarang di negeri kita.
Soeharto adalah seorang prajurit TNI berpangkat cukup tinggi dan juga memegang salah satu jabatan penting
dalam jajaran TNI sebagai Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Kostrad). Pada masa kepemimpinan
Ir. Soekarno, Soeharto adalah seorang perwira tinggi yang tidak terlalu diperhitungkan. Itu juga menjadi
penyebab tidak terteranya nama Soeharto dalam daftar 7 jendral yang menjadi target pembunuhan dalam
pemberontakan PKI.
7 Jendral yang menjadi target operasi PKI : Jendral TNI Anumerta Ahmad Yani, Letjen TNI Anumerta MT
Haryono, Letjen TNI Anumerta S Parman, Letjen TNI Anumerta Suprapto, Mayjen TNI Anumerta Sutoyo
Siswomih
Apa mungkin Soekarno lupa pada jasa Soeharto yang menjadi arsitek Serangan Umum 1 Maret atas Kota
Yogya yang berhasil menguasai Kota Yogya selama 6 jam yang kala itu dikuasai oleh Belanda? Ataukah
Soekarno mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi.
Pada tahun 1965 tepatnya pada tanggal 30 September 1965, sebuah pemberontakan terjadi atas keutuhan
Pancasila (itu kata rezim Orde Baru) namun berhasil ditumpas sampai ke akar-akarnya oleh seorang perwira
tinggi bernama Soeharto. Sebuah cerita isapan jempol.
Kisah Sebenarnya
Ketika aku masih duduk di bangku sekolah dasar, ada sebuah film yang wajib ditonton oleh semua siswa
sekolah dasar di suluruh tanah air. Film itu adalah “Pemberontakan G 30 S PKI”. Aku juga
sebagai salah seorang siswa SD ikut menonton film tersebut. Hal ini sangat aku sesali sekarang karena
ternyata film itu tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi. Fakta telah diputarbalikkan oleh
seorang yang juga diperankan dalam film tersebut.
Kalau anda sempat menonton film tersebut dan mendengar kata “Resolusi Dewan Jendral” yang
sempat beberapa kali disebutkan dalam film tersebut, hal itu benar adanya. Resolusi Dewan Jendral memang
ada. Beberapa orang Jendral pada saat itu sedang merencanakan untuk menggulingkan kekuasaan Soekarno
dan mengambil alih kekuasaan.
Para pemimpin PKI kala itu cukup resah dengan adanya isu tentang resolusi Dewan Jendral. Mereka khawatir
jika para jendral berhasil, maka posisi mereka berada di ujung tanduk. Untuk itu mereka harus bergerak cepat,
berpacu dengan waktu untuk menumpas para jendral yang terlibat dalam Resolusi Dewan Jendral, sebelum
para jedral mendahuluinya.

Fakta Dibalik Peristiwa G 30 S PKI

Rakyat yang kala itu masih bodoh dicekoki dengan pernyataan-pernyataan pedas tentang seberapa
menyeramkan dan menyakitkannya sebuah pemberontakan. PKI terus menyebarkan doktrin bahwa
pemberontakan itu identik dengan kekejaman. Rakyat akan semakin terkepung dalam kesengsaraan. Doktrin
yang dilontarkan PKI itu terhadap rakyat itu pada akhirnya berhasil membakar darah rakyat yang kala itu
tengah dirundung duka yang mendalam dan berkepanjangan akibat dari ketidak stabilan perekonomian di
sebuah negara yang masih muda ini. Akhirnya PKI mendapat restu dari rakyat yang telah didoktrinnya untuk
menumpas para jendral yang terlibat dalam Resolusi Dewan Jendral.
PKI sendiri mempunyai kepentingan dalam penumpasan ini. PKI adalah pendukung terkuat Soekarno, dan
Soekarno adalah pendukung terkuat PKI demi sebuah image bagi dunia internasional bahwa Indonesia tidak
mudah dimasuki pengaruh Amerika Serikat. Memang Sokarno lebih menyukai politik sosialis demokratik
seperti yang diajarkan Uni Soviet kepada dunia kala itu yaitu pemerataan.
Karena PKI takut kehilangan dukungan dari presiden, maka PKI harus secepatnya menumpas Dewan Jendral
sebelum Dewan Jendral menggulingkan Soekarno. Maka direncanakanlah sebuah aksi untuk menumpas
Dewan Jendral. Akhirnya para pemimpin PKI sepakat tanggal yang tepat untuk melakukan aksi adalah pada
tanggal 30 September. Para pimimpin PKI melakukan rapat tentang aksi yang bakal mereka lakukan.
Sedikitpun mereka tidak menyinggung nama Soeharto karena memang Soeharto kala itu bukan siapasiapa.Dia
tidak lain hanyalah seorang prajurit TNI berpangkat tinggi yang tidak diperhitungkan dan tidak penting sama
sekali.
Disisi lain, Soeharto sendiri juga mengetahui tentang adanya resolusi Dewan Jendral dan mengetahui bahwa
PKI akan melancarkan aksi untuk menumpasnya. Namun dia hanya diam. Soeharto juga memiliki kepentingan
jika PKI berhasil. Kepentingan Soeharto sebenarnya adalah agar dia mulai dianggap penting dan kembali
diperhitungkan di kancah percaturan negeri ini sehingga dia bisa mendapat jabatan yang lebih penting dari
jabatan yang dia pegang saat itu. Dia biarkan PKI melakukan aksinya dengan membunuh para perwira tinggi
TNI yang memang memegang jabatan penting di negara. Dengan demikian akan semakin berkurang saingan
bagi Soeharto untuk meraih jabatan yang lebih tinggi dan lebih penting dari sekedar panglima Kostrad.
Tanggal 30 September pukul 4 pagi, diculiklah 7 jendral yang menjadi target operasi PKI. Mereka dibawa ke
lubang buaya dan diserahkan kepada masa pendukung PKI yang telah berkumpul di sana sejak sore hari
tanggal 29 September untuk diadili dengan cara mereka. Massa dibebaskan melakukan apa saja sesuka hati
mereka kepada para jendral yang akan menambah kesengsaraan bagi rakyat tersebut. Massa yang berkumpul
di lubang buaya berpesta pora sebelum akhirnya menyiksa hingga mati para jendral tersebut.
Pagi harinya, Soeharto yang telah mengetahui hal ini mendapat laporan dari beberapa ajudan jendral yang
telah diculik. Soeharto hanya tersenyum dalam hati karena telah mengetahui bahwa semua ini akan terjadi.
Ambisinya untuk menguasai negeri dengan pangkat dan jabatan yang dia miliki hanya tinggal selangkah lagi.
Tahukah anda apa sebenarnya yang telah direncanakan Soeharto sebelumnya yang disimpannya baik-baik
dalam benaknya? Dia biarkan PKI membunuh ketujuh Jendral tersebut, lalu memfitnah PKI telah melakukan
kudeta terhadap Soekarno sehingga orang-orang PKI yang mengetahui fakta sejarah dapat dengan mudah
disingkirkan dengan cara difitnah. Doktrin yang dilontarkan Soeharto adalah bahwa PKI akan melakukan
pemberontakan terhadap kekuasaan Soekarno. Mungkinkah PKI akan menggulingkan pendukung terkuatnya?
Tidak masuk akal. Ingat PKI dan Soekarno saling mendukung, apa mungkin PKI melakukan hal itu?
Pagi harinya Soeharto bergerak cepat dan melangkahi tugas beberapa orang jendral atasannya dengan
memegang tampuk pimpinan TNI untuk sementara tanpa meminta restu dari Presiden. Di buku sejarahku
waktu SD ditulis, “Mayjen TNI Soeharto dengan tangkas memegang tampuk pimpinan TNI yang
lowong sepeninggal A Yani.” Kalau bisa dan boleh aku ingin mengedit tulisan di buku sejarahku
Page 2
Fakta Dibalik Peristiwa G 30 S PKI
dengan kata-kata, “dengan lancang Soeharto memegang tampuk pimpinan TNI.” Masih banyak
orang yang harusnya dimintai restu oleh Soeharto atas inisiatifnya memegang tampuk pimpinan TNI.
Lalu dengan mudah Soeharto yang telah mengetahui semua seluk beluk aksi PKI ini menumpas PKI. Hanya
dalam waktu beberapa jam saja, para pelaku pemberontakan PKI ditangkap dan sebagian lagi kabarnya
melarikan diri ke luar negeri. Lalu Soeharto menyebarkan doktrin bahwa PKI telah melakukan kudeta
terhadap kepemimpinan Soekarno. Padahal PKI bermaksud menggagalkan kudeta yang akan dilancarkan oleh
para jendral tersebut. PKI dijadikan kambing hitam oleh Soeharto atas apa yang memang diinginkannya. Satu
langkah Soeharto untuk menguasai negeri ini berhasil.
Supersemar
Suasana negara saat itu benar-benar memburuk. Negara yang masih muda ini serasa berasa di titik paling
bawah dari keterpurukannya. Perekonomian anjlok, harga bahan pangan menjulang, bahan pangan susah
didapat dimana-mana, kerusuhan pecah di seluruh wilayah negeri ini. Beberapa elemen masyarakat melakukan
aksi yang berbuntut dengan dicetuskannya Tritura (Tri Tuntutan Rakyat). Isi Tritura adalah:
1. Bubarkan PKI
2. Turunkan Harga
3. Bersihkan kabinet dari unsur-unsur G 30 S PKI
Aksi beberapa elemen masyarakat ini di awali dengan aksi yang digelar oleh mahasiswa yang menamakan
dirinya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Gerakan mahasiswa ini juga diikuti oleh elemen
masyarakat lain seperti Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia
(KAPPI), dan lain-lain.Aksi-aksi inilah yang kemudian memicu pecahnya revolusi di negara ini. Semakin
lama situasi negara semakin memburuk.
Situasi ini akhirnya yang memaksa tiga orang Jendral yaitu Letjen (yang baru naik pangkatnya) Soeharto,
Brigjen Amir Machmud dan Brigjen M Yusuf untuk menemui presiden dan memaksa presiden agar segera
memenuhi tuntutan rakyat. Tritura harus dipenuhi jika presiden ingin mengembalikan situasi negara ke arah
yang kondusif.
Soekarno menolak memenuhi tuntutan rakyat. Soekarno tahu bahwa ini semua hanya kerjaan Soeharto yang
memfitnah PKI sebagai pemberontak. Soekarno tahu betul, tidak mungkin PKI berkeinginan untuk
menggulingkannya namun Soekarno tidak memiliki bukti yang otentik atas pernyataannya tersebut. Soekarno
tahu bahwa aksi yang dilakukan oleh PKI dengan nama G 30 S PKI hanya bertujuan untuk menumpas rencana
kudeta militer yang akan dilakukan oleh sekelompok perwira tinggi yang menamakan dirinya Dewan Jendral.
Setelah gagal untuk memaksa presiden memenuhi tuntutan rakyat, ketiga jendral tersebut berinisiatif membuat
sebuah surat perintah atas nama presiden. Isi surat perintah yang diberi nama Surat Perintah Sebelas Maret
(Supersemar) hingga kini hanya diketahui oleh hanya 4 orang, ketiga jendral tersebut dan Soekarno, namun
karena tiga diantaranya kini telah meninggal dunia, maka kini hanya tertinggal satu lagi saksi sejarah yaitu
Soeharto. Sayang, Soeharto pun tidak ingin rakyat Indonesia tahu apa isinya, maka dia lenyepkan supersemar
yang asli dan buat sebuah surat perintah yang palsu seperti yang kita tahu belakangan ini melalui buku yang
kita miliki ketika kita masih duduk di bangku Sekolah Dasar.
Supersemar yang telah rampung dibuat diserahkan kepada Soekarno untuk ditandatangani, namun Soekarno
menolak untuk menandatanganinya. Soekarno tidak mau membubarkan PKI namun juga tidak mempunyai
alasan yang kuat atas kehendaknya tidak ingin membubarkan PKI. Sementara rakyat telah didoktrin oleh
Soeharto bahwa PKI telahme lakukan pengkhiatan terhadap negara dan ingin menguasai negara ini dan
menjadikannya negara berfaham Komunis.
Page 3
Fakta Dibalik Peristiwa G 30 S PKI
Menurut pengakuan dari seorang kakek tua tak lama setelah Soeharto lengser, bahwa dulu ia bekerja di Istana
Merdeka. Tugasnya adalah mengantarkan minuman buat presiden. Pada saat ketiga jenderal itu sedang berada
di ruang kerja presiden, sang kakek memasuki ruangan dengan maksud ingin mengantarkan minuman bagi
presiden dan ketiga tamunya. Terkejutlah ia saat melihat presiden sedang menandatangani sebuah surat yang
diyakininya sebagai supersemar di bawah todongan Pistol.
Pada saat sang kakek mengungkapkan kisah ini, Jendral M Yusuf masih hidup, maka ia diwawancarai oleh kru
TV sehubungan dengan pernyataan sang kakek. Karena M Yusuf berada pada posisi netral maka ia yang
diwawancarai. Tapi sayang, saya sangat yakin bahwa fakta yang diungkapkan sang kekek benar adanya, tapi
demi menyelamatkan sejarah yang sudah terputar balik dan tak mungkin diubah lagi, maka Jenderal M Yusuf
membantah bahwa presiden menandatangani supersemar di bawah todongan pistol. Tapi saya yakin dan
sangat percaya, Jendral M Yusuf yang kala itu sudah pensiun membantah hal itu karena ia sadar, jika ia
bongkar rahasia ini, maka terbongkarlah semua fakta sejarah dan Indonesia kembali terombang ambing dalam
keraguan. Mana yang benar? Sejarah versi Soeharto atau M Yusuf.
Akhirnya supersemar ditandatangani oleh Soekarno, namun supersemar tidak ditujukan kepada Soeharto. Hal
ini membuat Soeharto panas, entah dengan cara apa, Soeharto berhasil melenyapkan surat itu dan membuat
pernyataan palsu dengan mengatakan bahwa supersemar ditujukan kepadanya untuk memegang tampuk
pimpinan TNI untuk sementara dan mengembalikan stabilitas nasional.
Dua langkah Soeharto berhasil. Maka berpedoman pada surat perintah palsu yang dibuat oleh Soeharto
sendiri, ia mulai bergerak dan membubarkan PKI serta antek-anteknya. Sebagian besar masa pendukung PKI,
Gerwani dan berbagai organisasi massa lain bentukan PKI dibantai secara masal, sebagian lagi dipenjara. Ini
dilakukan untuk menghilangkan jejak sejarah agar semua kebusukan yang dilakukan oleh Soeharto tidak
terungkap. PKI dijadikan kambing hitam karena memang PKI pernah melakukan percobaan kudeta di tahun
1948. Ini dijadikan alasan bagi Soeharto untuk semakin menjatuhkan PKI.
Setelah PKI dibubarkan, dengan wewenang palsunya Soeharto menyatakan bahwa PKI adalah Partai terlarang
di Indonesia karena bertentangan dengan Pancasila yang merupakan ideologi bangsa Indonesia.
Pidato pertanggungjawaban Soekarno dalam Sidang Umum MPRS tahun 1968 ditolak oleh MPRS. Semua
dipicu dari lambatnya Soekarno membubarkan PKI dan menjawab Tritura. Setelah itu dipilihlah seorang
penjabat presiden hingga masa kepemimpinan Soekarno berakhir. Pada saat itu memang tak ada pilihan lain,
Soeharto menjadi satu-satunya orang yang paling pantas memegang jabatan itu. Soekarno (mungkin dengan
berat hati) menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Soeharto. Sejak saat itu Soeharto resmi memegang
jabatan sebagai Presiden RI melaui TAP MPRS No XLIV/MPRS/1968 dan berkuasa selama 32 tahun hingga
akhirnya digulingkan juga dengan cara yang sama seperti ia berusaha menggulingkan Soekarno pada tahun1968